Perusakan habitat sejauh ini merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup orangutan sumatera. Oleh karena itu, SOCP terlibat secara aktif dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan dan memperluas perlindungan kawasan konservasi.

Melestarikan habitat di hutan hujan Indonesia merupakan tantangan yang berat tetapi juga sangat penting bagi penyelamatan orangutan. Tradisi pendekatan sentralistik dalam pembentukan Taman Nasional yang dikelola oleh Pemerintah Pusat di Jakarta hingga saat ini terbukti sangat tidak efektif, dengan adanya perambahan dan perburuan ilegal yang dilaporkan oleh 39 dari 41 Taman Nasional yang ada di negara ini. Salah satu dari berbagai permasalahan utama yang dipicu oleh pendekatan sentralistik ini adalah bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan lokal lainnnya tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kawasan konservasi tersebut sehingga tidak menimbulkan rasa sebagai bagian dari proses tersebut. Mereka oleh karena itu tidak memiliki rasa bertanggung jawab untuk melindungi kawasan tersebut, karena tanggung jawab itu secara jelas dipegang oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu, dana pengelolaan yang disediakan harus melalui jalur yang panjang dari ibukota di Pulau Jawa sehingga hanya tersisa sedikit pada waktu mencapai kawasan konservasi. Kenyataan ini sayangnya dimanfaatkan oleh pemerintah lokal untuk mengambil sebanyak yang mereka mampu, dan selagi mereka mampu, dan banyak kepala-kepala daerah dan pejabat senior pemerintah di masa lalu yang jauh terlibat dalam kegiatan penebangan dan perambahan liar di dalam wilayah kekuasaan mereka sendiri.

Peraturan baru, kesempatan baru
Dengan adanya undang-undang otonomi baru di tahun 2000, pengelolaan hutan dan kawasan lindung di Indonesia (tidak termasuk Taman Nasional dan Suaka Margasatwa) diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Hal ini membuka berbagai kemungkinan baru bagi pengelolaannya seperti pembentukan sistem pengelolaan multi-pihak di tingkat kabupaten. Berbeda dengan pengelolaan kawasan konservasi secara nasional, manfaat dari pengelolaan di tingkat kabupaten mencakup:

• Dukungan setempat untuk perlindungan kekayaan hutan dapat lebih mudah diwujudkan dan didorong melalui kampanye penyadar tahuan karena perusakan hutan mengakibatkan dampak-dampak negatif di tingkat lokal (contoh: hilangnya sumber air, meningkatnya banjir bandang dsb.) dengan konsekewensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,
  
• Pemerintah lokal dapat memanfaatkan potensi dengan lebih baik dalam berurusan dengan penghentian perambahan dan penebangan liar karena lebih termotivasi dan lebih mengenal faktor dan aktor lokal,
  
• Pelibatan berbagai pemangku kepentingan lokal mewujudkan basis dukungan yang lebih kuat untuk lobby dan pengembangan sistem pengelolaan hutan yang disesuaikan secara khusus dengan situasi dan kebutuhan lokal,
  
• Di negara yang memiliki keragaman etnis seperti Indonesia, undang-undang lokal akan lebih sering dihargai dibandingkan dengan kebijakan hukum nasional.
  

Kembali ke atas